Banggar DPRA Nilai Perubahan APBA 2026 Tak Memungkinkan, Pemerintah Aceh Sebut Belum Ada Kesepakatan
Banggar DPRA menilai ruang fiskal tidak memadai untuk Perubahan APBA 2026, sementara Ketua TAPA Taufik menegaskan belum ada kesepakatan resmi.
BANDA ACEH — Kepastian mengenai ada atau tidaknya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 masih belum final.
Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA cenderung memilih melanjutkan pelaksanaan APBA murni 2026. Pertimbangannya, ruang fiskal Pemerintah Aceh dinilai tidak memadai sehingga perubahan anggaran dikhawatirkan tidak memberi dampak berarti.
Kesimpulan tersebut muncul dalam rapat Banggar DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada Rabu, 23 September 2026. Namun, Ketua TAPA Taufik menegaskan rapat itu belum menghasilkan kesepakatan resmi antara legislatif dan eksekutif.
Taufik, yang juga menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, menyebut kemungkinan pembahasan Perubahan APBA 2026 masih terbuka dan Pemerintah Aceh masih menunggu informasi lanjutan dari DPRA.
Dengan demikian, posisi sementara kedua pihak belum sepenuhnya sama: Banggar DPRA menilai perubahan APBA tidak memungkinkan secara fiskal, sementara TAPA menyatakan belum ada keputusan resmi bersama.
